LANGKAR.ID, Jakarta – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) serius memastikan kelancaran operasional Bus Trans Banjarbakula. Komisi III DPRD Kalsel mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (17/1/2025), untuk mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi bagi layanan transportasi andalan masyarakat di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, rombongan diterima oleh Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman dan Eman Salman, serta Koordinator Pengaturan BBM, Anwar Rofiq. Dalam pertemuan itu, Komisi III menanyakan langsung mekanisme pengajuan tambahan kuota serta peluang realisasinya.
Kabar baik datang dari Anwar Rofiq yang mengungkapkan bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Kalsel akan naik signifikan pada 2025. Dari 307.844 kiloliter (KL) pada 2024, jumlah ini akan bertambah menjadi 380.291 KL. Usulan dari Dinas Perhubungan Kalsel juga turut dipertimbangkan, termasuk penunjukan SPBU khusus untuk pengisian bahan bakar solar bagi Bus Trans Banjarbakula.
H. Kartoyo mengapresiasi langkah BPH Migas dan menegaskan bahwa tambahan kuota ini krusial untuk keberlanjutan transportasi publik di Kalsel.
“Bus Trans Banjarbakula sudah menjadi solusi transportasi yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi, kami optimis layanan ini bisa semakin maksimal,” ujarnya.
Selain kuota, pembahasan juga menyentuh persoalan pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. DPRD Kalsel menekankan pentingnya sistem kontrol yang ketat agar solar subsidi benar-benar digunakan untuk transportasi publik.
Komisi III berharap BPH Migas segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar tambahan kuota BBM subsidi bisa segera direalisasikan. Dengan demikian, layanan Bus Trans Banjarbakula bisa terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Kalsel. (L212)
