LANGKAR.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas wajib pajak.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Gedung Cakti KPDJP, Selasa (29/7/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi dan pelayanan publik berbasis data.
“Kerja sama ini adalah bentuk integrasi lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan sistem administrasi pemerintahan,” kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Dalam kerja sama ini, Ditjen Dukcapil memberikan akses bagi DJP untuk memvalidasi NIK, memperbarui data kependudukan, serta menggunakan teknologi face recognition guna menunjang pengawasan dan pelayanan perpajakan.
Bimo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Ditjen Dukcapil dalam mendukung pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) yang menjadi fondasi baru sistem perpajakan nasional.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk DJP. Menurutnya, data tersebut dapat digunakan secara luas untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan pencegahan kriminalitas.
“Secara regulasi, data kependudukan memang bisa dimanfaatkan lintas sektor, dan kerja sama ini menjadi contoh nyata penerapannya,” tegas Teguh.
Langkah sinergis ini menandai babak baru dalam pemanfaatan data digital guna mendukung efektivitas kebijakan dan pelayanan pajak yang lebih presisi dan adaptif.(L212)
