LANGKAR.ID,JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat komitmen pengelolaan lingkungan hidup melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kamis (5/2/2026), di Jakarta.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah tidak semata berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
“Pengelolaan sampah merupakan pintu masuk yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target nasional pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut sejalan dengan visi pembangunan Tanah Bumbu yang menitikberatkan pada penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Kami mengapresiasi upaya Pemkab Tanah Bumbu dalam mendorong pembangunan daerah melalui program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, khususnya dalam penanganan sampah dan limbah.
Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjawab tantangan lingkungan hidup serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.(007)
