LANGKAR.ID ,BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan berbagai capaian pembangunan dan potensi ekonomi daerah saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kamis (7/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Muhidin menyebut Kalsel tengah menjalankan visi besar sebagai gerbang logistik Kalimantan yang ditopang jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan Komisi XI DPR RI di Bumi Pangeran Antasari,” ujar Muhidin.
Ia mengatakan kunjungan tersebut penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Di hadapan rombongan DPR RI, Muhidin juga memamerkan sederet prestasi yang baru diraih Pemprov Kalsel.
Salah satunya penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik Regional Kalimantan dalam penanganan kemiskinan dan penurunan stunting.
Sebelumnya, Kalsel juga menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar nasional kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi.
Menurut Muhidin, capaian tersebut lahir dari kerja bersama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, aparat desa, kader posyandu, hingga masyarakat di pelosok.
“Penghargaan ini buah kerja keras seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.
Muhidin juga memaparkan potensi ekonomi Kalsel yang dinilai masih sangat besar. Selain surplus produksi beras, sektor perkebunan sawit, peternakan, dan kelautan disebut masih terbuka luas untuk dikembangkan.
Ia menyebut posisi geografis Kalsel yang berada di tengah Pulau Kalimantan menjadi modal penting dalam mendukung peran daerah sebagai pusat logistik.
Meski demikian, Muhidin mengakui kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Sebagai daerah penghasil batu bara dan CPO, Kalsel masih bergantung pada mekanisme dana bagi hasil dari pusat.
Karena itu, Muhidin berharap Komisi XI DPR RI dapat ikut memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah yang menjadi tulang punggung sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya. (L212)
