LANGKAR.ID ,Jakarta – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan berkonsultasi ke Kementerian Sosial RI untuk membahas mekanisme pendirian dapur umum saat bencana terjadi.
Kunjungan kerja itu dilakukan guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana.
Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima Kepala Pokja PKBA Kemensos RI Muhammad Delmi.
Dalam pertemuan tersebut, Delmi menjelaskan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat menjadi dasar hukum utama bagi Kemensos untuk menyalurkan bantuan dan mengaktifkan dapur umum di wilayah terdampak.
Menurutnya, SK tersebut diterbitkan kepala daerah saat kondisi bencana sudah mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat.
SK itu juga menjadi landasan bagi Kemensos untuk mengerahkan personel seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), membuka lumbung sosial, hingga mendirikan dapur umum.
Selama masa tanggap darurat, Kemensos fokus memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, terutama penyediaan makanan dan bantuan logistik.
Usai kegiatan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto mengatakan pemerintah daerah perlu memahami mekanisme tersebut agar bantuan bisa segera turun saat bencana terjadi.
“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” ujar Bambang.
Ia menilai pemahaman prosedur sangat penting agar penanganan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai aturan. (L212)
