LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola digital pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Audit TIK SPBE bersama Tim Auditor TIK SPBE Inspektorat Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (4/6/2026).
Rapat membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pembentukan Surat Keputusan (SK) tim audit, penyusunan rencana kerja, hingga kesiapan pelaksanaan audit yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Hasnan Ash Shiddieqy, mengatakan pembentukan tim audit menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan proses audit berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan SPBE di daerah.
“Pertemuan ini menjadi fondasi awal untuk membangun tim yang kuat dan solid sehingga hasil audit nantinya benar-benar dapat mendukung peningkatan kualitas SPBE di Kalimantan Selatan,” kata Hasnan.
Selain membahas persiapan audit, Diskominfo Kalsel juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.
Hasnan mengungkapkan, beberapa rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum dapat direalisasikan secara maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Salah satu pekerjaan yang masih tertunda adalah penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, dan tata kelola teknologi informasi. Padahal dokumen tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penguatan implementasi SPBE.
Menurutnya, usulan anggaran untuk penyusunan dokumen tersebut telah beberapa kali diajukan, namun hingga kini belum mendapatkan persetujuan sehingga proses tindak lanjut belum dapat dilakukan secara optimal.
“Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran menjadi tantangan yang harus kami hadapi. Karena itu, beberapa rekomendasi strategis masih memerlukan dukungan lebih lanjut agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah rekomendasi belum terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Temuan serupa juga kembali muncul dalam audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Kalsel pada tahun sebelumnya.
Melalui koordinasi ini, Diskominfo Kalsel berharap dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih realistis dan terukur sehingga berbagai rekomendasi audit dapat dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Dengan persiapan yang lebih matang, audit TIK SPBE diharapkan tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga menjadi pijakan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (L212)
