LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan mulai bergerak menelusuri berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Langkah awal itu ditandai dengan rapat perdana yang digelar bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), serta perwakilan sopir truk dari berbagai daerah di Kalsel, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin. Ia menegaskan pansus akan mengumpulkan dan mencocokkan seluruh data sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
“Masih banyak pihak yang nantinya akan kami undang. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul akan kami kompilasi dan cocokkan untuk memastikan apakah BBM bersubsidi benar-benar sampai dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Bang Dhin.
Menurutnya, rapat perdana tersebut menghasilkan banyak informasi dan masukan yang akan diinventarisasi untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Bang Dhin menegaskan subsidi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati kelompok yang berhak, seperti sopir angkutan, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM.
“Jangan sampai BBM bersubsidi justru diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima subsidi tersebut,” tegasnya.
Ia memastikan pansus akan bekerja secara objektif dan independen. Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
“Saya yakin apabila mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka pertumbuhan ekonomi Kalsel juga akan semakin baik. Ke depan, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Pansus H. Jahrian menegaskan pihaknya siap mengawal kepentingan masyarakat agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Sementara anggota pansus lainnya, Ilham Noor, menilai pengawasan harus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021.
Di sisi lain, para sopir truk yang hadir menyampaikan berbagai keluhan yang mereka temui di lapangan. Mereka meminta pansus melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang diduga bermasalah.
Para sopir menyoroti dugaan praktik premanisme, aktivitas pelangsir, permainan antrean, hingga dugaan kerja sama oknum tertentu yang menyebabkan BBM subsidi sulit diakses oleh masyarakat yang berhak.
Pansus menargetkan masa kerja selama satu bulan untuk mengumpulkan data dan melakukan pendalaman. Namun, jika diperlukan, masa kerja tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan guna memastikan seluruh persoalan distribusi BBM bersubsidi terungkap secara menyeluruh. (L212)
