LANGKAR.ID, BANJARBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum juga sepenuhnya padam. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq kini menyiapkan operasi terpadu dengan membagi wilayah kerja dan mengerahkan strategi berbeda sesuai karakter lahan.
Hanif mengatakan pemerintah harus memperkuat kolaborasi lintas sektor karena penanganan karhutla telah berlangsung hampir tiga bulan. Meski petugas berhasil mengendalikan sejumlah titik api, kebakaran masih muncul dan bergeser ke wilayah lain.
“Kita menyadari betul bahwa hampir tiga bulan kita berjibaku dengan api, tetapi api tidak mudah kita kendalikan dengan baik. Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” kata Hanif dalam rapat teknis di Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta forum perusahaan pertambangan di Kalsel.
Pertemuan itu sekaligus menindaklanjuti koordinasi yang berlangsung dua pekan sebelumnya di Jakarta. Pemerintah kini mematangkan pembagian wilayah kerja sebelum menggelar operasi pemadaman bersama.
Hanif mengatakan sekitar 10.000 hektare area terdampak masuk dalam sasaran penanganan lanjutan. Tim sebelumnya telah melakukan pengendalian di sejumlah lokasi, seperti Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan.
Kini titik api bergeser ke kawasan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti.
“Setelah kita lakukan pengendalian di beberapa lokasi, sekarang api bergeser ke Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti,” ujarnya.
Hanif membagi wilayah tersebut berdasarkan karakter lahannya. Sekitar 8.500 hektare merupakan area persawahan dengan sisa jerami yang mudah terbakar. Sementara sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Perbedaan karakter lahan membuat pemerintah menyiapkan strategi yang berbeda.
Untuk lahan persawahan, Dinas Pertanian akan melakukan pembalikan tanah untuk mengurangi material yang mudah terbakar. Sementara kawasan gambut membutuhkan pemadaman sekaligus pembasahan secara lebih intensif.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” jelas Hanif.
Pemerintah menargetkan penanganan sekitar 10.000 hektare area terdampak tersebut bisa dipercepat dalam waktu satu pekan.
Langkah itu diharapkan dapat menekan dampak kabut asap yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk warga Kota Banjarmasin.
Hanif juga mengapresiasi dukungan dunia usaha dalam operasi tersebut. Dukungan datang dari GAPKI pusat dan Kalsel, APHI pusat dan Kalsel, serta forum perusahaan pertambangan di Kalsel.
Menurut Hanif, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat personel dan peralatan sekaligus mempercepat operasi di lapangan.
“Semua pihak kita libatkan supaya penanganannya lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Hanif menyebut pola penanganan terpadu tersebut tidak berhenti di Kalsel. Pemerintah juga menyiapkan penerapan strategi serupa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Ketiga provinsi itu menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Pangan karena karhutla berpotensi mengganggu program swasembada pangan, energi, dan air.
Hanif mengatakan langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
“Jadi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengganggu program swasembada pangan dan air di tiga provinsi penting,” pungkasnya. (L212)
