LANGKAR.ID, BANJARBARU — Pemerintah bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 8.500 hektare lahan persawahan di Kabupaten Banjar menjadi salah satu sasaran utama mitigasi untuk menekan potensi kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap ke Banjarmasin.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah menjalankan dua strategi secara bersamaan. Tim akan mengerahkan personel dan peralatan ke sejumlah titik terdampak. Sementara itu, Dinas Pertanian akan membalik tanah di lahan persawahan untuk mengurangi material kering yang mudah terbakar.
“Dua strategi ini akan kita lakukan serentak dengan memasifkan kegiatan. Dalam waktu seminggu, kita harapkan areal di situ sudah bisa mengurangi tekanan kepada penduduk Banjarmasin yang hari ini terdampak cukup serius,” kata Hanif seusai Rakor Penanggulangan Karhutla pada KSPEAN Kalsel di Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).
Hanif mengatakan pemerintah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan itu antara lain berasal dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pusat dan Kalsel, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta Forum KTT Tambang di Kalsel.
Pemerintah juga menyiapkan pola penanganan serupa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Asap Banjarmasin Jadi Perhatian
Hanif menegaskan pemerintah tidak mengabaikan titik karhutla lainnya. Namun, pemerintah kini memprioritaskan wilayah yang kebakarannya memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kita fokus pada wilayah yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan berarti titik kebakaran lainnya kita abaikan,” ujarnya.
Dia menyebut kondisi kualitas udara menjadi perhatian serius. Berdasarkan pengukuran partikulat, angka di Banjarmasin sempat mendekati 400. Sementara di Kalimantan Tengah, angkanya dilaporkan mencapai 1.800.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mengurangi sumber asap yang mengarah ke kawasan permukiman.
Pemerintah juga akan mengecek kesiapan operasi bersama Pemprov Kalsel dengan dukungan GAPKI, APHI, dan Forum KTT Tambang.
Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat dan operasional penanganan juga akan mendapat dukungan dari jejaring perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Siapkan Mitigasi Jangka Panjang
Pemerintah tidak hanya mengejar pemadaman api. Hanif mengatakan pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah karhutla kembali terjadi, terutama di kawasan gambut.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi pembangunan dan pembenahan kanal, pengaturan tinggi muka air gambut, penguatan masyarakat peduli gambut dan masyarakat peduli api, serta revitalisasi kawasan gambut.
Pemerintah juga telah membangun kanal di sejumlah kawasan lindung, menyiapkan empat unit pompa, dan memperbaiki saluran air agar sistem tata air kembali berfungsi.
“Anggaran yang sudah kita laksanakan untuk pengaturan air tahun ini mendekati Rp 10 miliar. Program ini akan kita tingkatkan lagi pada 2027,” jelas Hanif.
Antisipasi Gagal Panen
Di sektor pertanian, pemerintah menyiapkan skenario khusus untuk lahan pasang surut. Hanif mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Banjarmasin dan mengundang jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk membahas langkah lanjutan.
Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur tata air yang berpotensi menjangkau hampir 10 ribu hektare lahan pasang surut.
Langkah tersebut sekaligus bertujuan menjaga produktivitas pertanian dan mencegah lahan gagal panen menjadi sumber bahan bakar tambahan bagi karhutla.
Untuk petani yang mengalami gagal panen, Hanif mengatakan skema asuransi pertanian menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat akan memetakan kebutuhan dukungan bagi petani yang belum mendapat perlindungan.
Hanif juga meminta petani segera memanen tanaman yang masih bisa diselamatkan. Langkah itu penting untuk mengurangi penumpukan material kering di lahan.
“Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menekan dampak asap terhadap masyarakat, menjaga keberlangsungan produksi pangan, serta memperkuat pengelolaan tata air dan lahan untuk mencegah kebakaran berulang,” pungkasnya. (L212)
