LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan Rancangan APBD 2027 dengan belanja mencapai Rp8,603 triliun. Pemprov Kalsel berharap anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Kalsel menyampaikan rancangan APBD tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (9/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan penyampaian rancangan APBD menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran bersama DPRD.
“Ini rapat berhubungan dengan penyampaian APBD 2027. Tadi sudah disampaikan posturnya. Mudah-mudahan apa yang kami ajukan sesuai harapan masyarakat,” kata Syarifuddin setelah rapat paripurna.
Pemprov Kalsel menyusun rancangan APBD berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD. Penyusunan anggaran juga mengacu pada RKPD Kalsel 2027 serta kebijakan pemerintah pusat.
Pemprov Kalsel mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas” dalam RKPD 2027.
Pemerintah menargetkan ekonomi Kalsel tumbuh 6,5 persen pada 2027. Selain itu, Pemprov menargetkan IPM mencapai 75,5, angka kemiskinan turun menjadi 3,41 persen, serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,05 persen.
Pendapatan Rp8 Triliun, Belanja Rp8,6 Triliun
Dalam rancangan APBD 2027, Kalsel menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp8,003 triliun.
Pendapatan itu berasal dari PAD sebesar Rp5,266 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,613 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp123,497 miliar.
Sementara itu, Pemprov Kalsel mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp8,603 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp1,605 triliun.
Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp600 miliar.
Pemprov Kalsel menutup defisit itu melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Dengan skema tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp600 miliar dan menutup defisit anggaran. Struktur APBD 2027 pun menjadi seimbang.
Rincian penggunaan anggaran untuk setiap perangkat daerah, program, dan kegiatan akan masuk dalam dokumen rancangan APBD yang selanjutnya dibahas bersama DPRD Kalsel.
Syarifuddin berharap Pemprov Kalsel dan Badan Anggaran DPRD segera membahas rancangan tersebut agar proses penetapan APBD berjalan sesuai jadwal.
Dia juga berharap APBD 2027 tidak hanya menjaga stabilitas pembangunan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Kalsel.
“Kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah provinsi dan dewan, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi maupun pengawasan, kami harapkan terus terpelihara,” ujarnya. (L212)
