LANGKAR.ID ,BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tak ingin rekomendasi soal distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lahir tanpa pijakan yang kuat. Data dari berbagai instansi terus dikumpulkan dan dicocokkan sebelum rekomendasi disusun.
Pansus kembali menggelar rapat pendalaman bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, dan BPK RI Perwakilan Kalsel, Selasa (11/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Kalsel, M. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses Pansus mengurai persoalan distribusi BBM bersubsidi melalui data dan informasi dari sejumlah instansi terkait.
Syaripuddin menegaskan, Pansus mengedepankan data dan fakta dalam menyusun rekomendasi. Karena itu, setiap informasi yang masuk akan dipelajari dan disandingkan dengan data dari sumber lainnya.
“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujar Syaripuddin.
Ia mengatakan rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya melihat persoalan distribusi BBM bersubsidi. Pansus juga akan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat serta daerah.
Saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman sekaligus pencocokan data. Langkah tersebut diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pansus juga akan melanjutkan koordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk memperkuat kajian sebelum Pansus merumuskan rekomendasi.
Dengan pendekatan berbasis data, DPRD Kalsel berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi mampu mendorong perbaikan tata kelola distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat. (L212)
