LANGKAR.ID ,Bandung – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mempelajari pengelolaan Dana BOSDA agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha bersama jajaran anggota dewan dan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Abdul Rahim di Bandung, Senin (11/5/2026).
Rombongan diterima pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diwakili Suharyono Adhi Saswito.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari mekanisme penganggaran, penyaluran, hingga pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterapkan di Jawa Barat.
Selain itu, pembahasan juga menyinggung polemik kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua murid karena adanya pungutan biaya.
Kedua pihak bertukar pandangan mengenai pola pengawasan dan pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap sederhana tanpa memberatkan siswa maupun wali murid.
Jihan mengatakan banyak hal yang bisa dijadikan referensi bagi Kalimantan Selatan dalam memperbaiki tata kelola BOSDA.
“Di sini kita mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Banyak masukan bagi kita,” ujarnya.
Menurutnya, Jawa Barat telah memiliki aturan yang lebih jelas terkait pengelolaan BOSDA, termasuk regulasi untuk menghindari tumpang tindih anggaran.
Jihan juga menyoroti adanya sejumlah sekolah unggulan di Jawa Barat yang memilih tidak menerima BOSDA karena memiliki skema pembiayaan tersendiri.
Hasil studi komparasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi DPRD Kalsel dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik di Kalimantan Selatan. (L212)
