LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) 2026 di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan itu tak sekadar silaturahmi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara datang membawa sejumlah catatan terkait persoalan pendidikan dan sosial di Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifa menyambut positif masukan yang disampaikan mahasiswa.
“Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat dan juga masukan bagi kami di Komisi IV,” ujar Jihan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam audiensi tersebut ialah tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalsel.
Namun, Jihan menilai kondisi di Kalsel berbeda dengan daerah lain. Menurutnya, banyak anak sebenarnya tetap mengenyam pendidikan di pondok pesantren, hanya saja tidak tercatat dalam sistem Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.
“Nah hal itu menjadi tracking-nya tidak terdata. Seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah. Padahal mereka sekolah namun ijazahnya ijazah pondok,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga membuka ruang diskusi dan komunikasi bagi mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026 Ahmad Zidan Satrio Utomo mengatakan kedatangannya bersama jajaran pengurus tidak hanya menyerahkan policy brief dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga menyampaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Zidan berharap DPRD Kalsel benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan lebih mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Harapannya, DPRD Kalsel ini bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Juga benar-benar mendengarkan suara maupun keluhan dari masyarakat,” katanya. (L212)
