Sumber Foto : Instagram Ketua MPR RI @ahmadmuzani2
LANGKAR.ID,JAKARTA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat pengunduran diri yang sama disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo mengatakan dirinya telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menghormati keputusan yang diambil Wakil Presiden tersebut.
Dengan berat hati, Prabowo menyatakan menerima sekaligus mendukung keputusan Gibran. Ia juga menilai keputusan tersebut sebagai sikap yang menunjukkan tanggung jawab.
Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Di Tengah Polemik Persyaratan Pendidikan.
Keputusan pengunduran diri Gibran terjadi di tengah menguatnya dinamika politik terkait polemik persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.
DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan HMP tersebut. Namun, rapat akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Menunggu Proses Konstitusional.
Pengunduran diri Gibran selanjutnya menjadi perhatian dalam proses ketatanegaraan, khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden akan menjadi bagian penting dari perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia berikutnya. L123
