BerandaAdvertorialKejar Tunggakan Pajak Kendaraan, Bapenda Kalsel Siapkan Penagihan Door to Door hingga...

Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan, Bapenda Kalsel Siapkan Penagihan Door to Door hingga Kendaraan VIP

LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut mencakup penagihan tunggakan secara langsung ke alamat wajib pajak hingga penagihan kendaraan bernomor polisi khusus atau VIP melalui kerja sama dengan kepolisian.

Strategi itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel bersama Bapenda, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Bapenda se-Kalsel, serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas tersebut membahas progres pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sekaligus rencana kerja Tahun Anggaran 2027.

Dalam pertemuan itu, masing-masing UPTD memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026 serta rencana dan strategi yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.

Bapenda Kalsel menjelaskan, optimalisasi penerimaan PKB dilakukan melalui sejumlah langkah. Selain memperluas akses pelayanan, Bapenda juga memperkuat penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penagihan tersebut mencakup kendaraan bernomor polisi khusus atau VIP melalui kerja sama dengan mitra kepolisian. Bapenda juga menyiapkan penagihan langsung ke alamat wajib pajak atau door to door.

Selain itu, sosialisasi kepatuhan membayar pajak akan dilakukan bersama kepolisian dan Jasa Raharja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui rapat tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pendapatan daerah sekaligus mendorong penyusunan program kerja 2027 yang lebih terarah dan terukur.

Optimalisasi pendapatan, menurut Komisi II, perlu berjalan seiring dengan kemudahan akses pelayanan, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

“Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian yang turut hadir dalam rapat tersebut. (L212)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA