BerandaAdvertorialKomisi III DPRD Kalsel Kejar Target Pendapatan UPTD Konstruksi Rp 2 Miliar,...

Komisi III DPRD Kalsel Kejar Target Pendapatan UPTD Konstruksi Rp 2 Miliar, Soroti Air Bersih di Batola

LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti target pendapatan UPTD Konstruksi yang dinilai belum sesuai dengan potensi serta pemerataan layanan air bersih, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Dua persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), UPTD, Laboratorium Konstruksi, serta BPAM Banjarbakula, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana.

Dalam pembahasan sektor konstruksi, Achmad Maulana mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana UPTD Konstruksi. Menurutnya, peluang peningkatan pendapatan tersebut sudah diidentifikasi sejak 2025 sehingga perlu didukung peralatan yang memadai.

“Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar,” ungkap Achmad Maulana.

Namun, ia menemukan perbedaan antara target pendapatan yang didorong Komisi III dan angka dalam perencanaan 2027. Komisi III mengharapkan target mencapai Rp2 miliar, sedangkan angka yang tercatat dalam perencanaan di BPKAD dan Bapenda hanya Rp1,2 miliar.

Artinya, terdapat selisih target sebesar Rp800 juta. Achmad Maulana mengatakan pihaknya akan kembali membahas persoalan tersebut pada Desember mendatang untuk mengevaluasi target agar sesuai dengan potensi UPTD Konstruksi.

“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, pengadaan peralatan yang semula diusulkan berupa satu set peralatan pada realisasinya menjadi dua unit dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Kedua unit tersebut diprioritaskan karena dinilai paling dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain sektor konstruksi, Komisi III menyoroti pelayanan air bersih BPAM Banjarbakula. Achmad Maulana menegaskan, peningkatan layanan tidak boleh hanya dilakukan ketika momentum haul, tetapi harus menjadi program berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, persoalan akses air bersih tidak hanya terjadi di Banjarmasin dan Martapura. Masyarakat Kabupaten Barito Kuala juga membutuhkan perhatian, terlebih posko-posko pelayanan tersebar dari wilayah Batola hingga Martapura.

“Peningkatan pelayanan air bersih selama momentum haul jangan hanya menjadi perhatian tahun ini, tetapi harus menjadi fokus berkelanjutan bagi BPAM. Kami mendorong agar BPAM tidak hanya berfokus pada kebutuhan air bersih selama haul, tetapi juga memperhatikan masyarakat Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih,” ujarnya.

Achmad Maulana menambahkan, pembangunan jaringan pipa di wilayah Batola telah dilakukan. Karena itu, ia meminta BPAM Banjarbakula mempercepat langkah tindak lanjut agar jaringan yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berharap penanganannya dapat lebih difokuskan dan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Melalui rapat tersebut, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Dinas PUPR, UPTD Konstruksi, dan BPAM Banjarbakula menindaklanjuti berbagai persoalan yang dibahas. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memperluas akses air bersih secara merata, terutama bagi warga Kabupaten Barito Kuala. (L212)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA