LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat merespons kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah. Pemprov bersama aparat penegak hukum sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan tersebut.
Sekretaris Daerah Kalsel M. Syarifuddin mengatakan pembentukan satgas dilakukan setelah pemerintah menerima aksi penyampaian pendapat dari LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU).
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini. Polisi, TNI, dan pihak terkait sudah sepakat membentuk satgas,” ujar Syarifuddin di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pembentukan satgas tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya.
Ia memastikan langkah penanganan akan segera dijalankan agar kelangkaan BBM subsidi tidak terus berlarut.
“Dari pemerintah sepakat, dari Korem sepakat, dari Polda juga sepakat. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” katanya.
Syarifuddin menjelaskan pemerintah kini fokus mencari akar persoalan distribusi BBM subsidi sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.
“Yang jelas secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, LSM SAKUTU menyampaikan enam tuntutan kepada Pemprov Kalsel.
Di antaranya meminta Gubernur Kalsel H. Muhidin menetapkan kondisi darurat BBM, mendesak penambahan kuota biosolar subsidi, pembentukan satgas anti mafia BBM, hingga penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat praktik pelansiran.
Massa aksi juga meminta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga serta penutupan SPBU yang terbukti terlibat penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Pemprov Kalsel memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (L212)
