LANGKAR.ID, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel. Muhidin meminta sinergi pengawasan keuangan dan pembangunan terus diperkuat.
Pengukuhan sekaligus serah terima jabatan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis (15/10/2026).
Harry Bowo menggantikan Ayi Riyanto yang mendapat penugasan baru di Jawa Tengah. Muhidin berharap pergantian pimpinan tersebut tidak mengganggu kolaborasi BPKP dengan Pemprov Kalsel.
“Selamat datang di Kalimantan Selatan. Mari kita bergabung dan berkolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal untuk membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan,” kata Muhidin.
Menurut Muhidin, BPKP memiliki peran penting dalam mendampingi pemerintah daerah. Pendampingan itu diperlukan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan.
Dia menilai pemerintah daerah perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan agar dapat menemukan dan memperbaiki kekurangan sebelum berkembang menjadi persoalan.
“Penekanannya adalah pada pembinaan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah perencanaan atau pengelolaan ini sudah benar. Ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan,” ujarnya.
Karena itu, Muhidin meminta BPKP terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dia berharap jajaran Pemprov Kalsel dapat meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan.
“Kami mengharapkan bimbingan terus-menerus dari BPKP agar kita dapat meningkatkan wawasan mengenai keuangan dan pembangunan,” sambungnya.
Muhidin Minta Kesalahan Fatal Dicegah
Muhidin juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat.
Menurut dia, pemerintah perlu mengutamakan pencegahan melalui pendampingan dan konsultasi. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi potensi kesalahan sejak tahap awal pengelolaan anggaran.
“Kalau zaman saya memerintah ini, saya harus tekan, tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Akuntan Negara Iwan Taufiq Purwanto mengatakan pengukuhan Harry Bowo menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penguatan tata kelola tidak hanya menyasar pemerintah daerah. BPKP juga berperan dalam pengawasan instansi vertikal serta badan usaha, termasuk BUMN dan BUMD.
BPKP, kata Iwan, memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan efektivitas pembangunan dari tingkat nasional hingga desa.
“Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Saudara Harry Bowo, dapat diterima sebagai mitra kerja yang bisa langsung melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik saat ini, serta dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan,” katanya.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, sinergi BPKP dan Pemprov Kalsel diharapkan terus berjalan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel. (L212)
