LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Persoalan bantuan sosial, jalan rusak, gorong-gorong hingga program bedah rumah mewarnai aspirasi warga dalam kegiatan reses Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Rais Ruhayat, S.H., di Kota Banjarmasin.
Selama delapan hari, mulai 4 hingga 11 November 2026, Rais menyambangi 16 titik di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 1 untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan kesejahteraan menjadi perhatian utama. Warga meminta bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia), perbaikan jalan dan gorong-gorong, serta program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak hanya persoalan infrastruktur dan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan ketidakjelasan variabel pengukuran desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan pemerintah kini tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan desil yang memengaruhi kelayakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Rais memastikan pihaknya telah mencatat seluruh aspirasi warga untuk diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kami tampung dan catat. Tentu, kami akan berupaya menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD,” ujarnya.
Rais menjelaskan, tugasnya sebagai anggota Komisi I DPRD Kalsel mencakup bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, ia akan memprioritaskan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisinya.
Sementara itu, aspirasi yang menjadi kewenangan komisi lain akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD yang membidangi urusan tersebut.
Begitu pula persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Rais akan menjalin koordinasi dengan pihak wali kota agar pemerintah daerah dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada instansi terkait.
“Apabila ada aspirasi yang menjadi kewenangan komisi lain, tentu akan kami koordinasikan dengan rekan-rekan anggota DPRD yang membidangi urusan tersebut. Begitu juga jika persoalannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin, akan kami koordinasikan dengan pihak wali kota agar dapat diteruskan kepada instansi terkait,” jelasnya.
Menurut Rais, koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting agar setiap persoalan masyarakat mendapatkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap seluruh aspirasi yang warga sampaikan selama reses tidak sekadar menjadi laporan kegiatan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata melalui komunikasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
“Harapan kami, apa yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses saja, tetapi bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.

