LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Laporan ini juga mencerminkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam berbagai sektor pembangunan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rospana Sofian, menjelaskan bahwa penyusunan RLPPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
“RLPPD ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait capaian pembangunan daerah,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (27/3/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah indikator makro pembangunan di Kalimantan Selatan pada 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,10 dari sebelumnya 75,19 pada 2024.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,84 persen dari 4,11 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,16 persen dari 4,20 persen.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 2025 meningkat menjadi 5,22 persen dibandingkan 5,06 persen pada 2024. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga naik menjadi 70,58 dari sebelumnya 67,12.
Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio menurun menjadi 0,287 dari 0,302 pada 2024, yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Rospana menambahkan, capaian kinerja pada sektor pelayanan dasar juga menunjukkan hasil optimal. Di bidang pendidikan, capaian layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 99,77 persen dengan serapan anggaran lebih dari 97 persen.
Pada sektor kesehatan, capaian layanan SPM untuk masyarakat terdampak krisis dan kejadian luar biasa mencapai 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 84,07 persen.
Di sektor pekerjaan umum, layanan SPM mencapai 100 persen dengan serapan anggaran 93,44 persen. Sementara sektor perumahan rakyat juga mencatat capaian layanan 100 persen dengan serapan anggaran 96,09 persen.
Untuk sektor ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), capaian layanan SPM mencapai 100 persen dengan serapan anggaran 95,89 persen. Sedangkan sektor sosial juga mencapai layanan 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 91,99 persen.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah pada 2025 tercatat lebih dari Rp11,18 triliun atau 106,27 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp11,09 triliun atau 82,76 persen.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berbasis data guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Publikasi RLPPD 2025 ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. (L212)
