LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh rekomendasi DPRD tidak berhenti di ruang sidang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Muhammad Syarifuddin menegaskan setiap masukan legislatif akan segera ditindaklanjuti untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Sekda Kalsel usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Menurut Syarifuddin, berbagai rekomendasi DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami siap menindaklanjuti berbagai saran yang telah disampaikan DPRD. Pelaksanaan program juga akan terus kami evaluasi, termasuk hasil awal yang telah disampaikan BPN. Pada prinsipnya, Pemprov terbuka terhadap setiap masukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menanggapi dorongan DPRD terkait percepatan nota kesepahaman (MoU) dengan BPH Migas, Syarifuddin memastikan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan langkah teknis.
“Nanti teknisnya akan kami komunikasikan dengan perangkat daerah terkait agar prosesnya berjalan dengan baik, termasuk upaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut,” katanya.
Sekda juga merespons perhatian DPRD terhadap persoalan kelistrikan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, Gubernur H. Muhidin telah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala.
“Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Mereka juga berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan yang masih dihadapi,” ucapnya.
Syarifuddin berharap kolaborasi antara Pemprov Kalsel, DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai persoalan strategis dapat diselesaikan secara bertahap demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (L212)
