LANGKAR.ID, DEPOK – Herik Kurniawan kembali mendapat kepercayaan memimpin Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk periode 2026–2031. Seluruh delegasi Pengurus Daerah (Pengda) dan Koordinator Daerah (Korda) se-Indonesia memilihnya secara aklamasi dalam Kongres IJTI ke-7 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa (18/11/2026) malam.
Keputusan tersebut disambut tepuk tangan meriah peserta kongres. Herik pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya.
“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan serta amanah yang diberikan kepada saya untuk kembali memimpin IJTI selama lima tahun ke depan,” kata Herik.
Herik menegaskan, kepemimpinannya ke depan akan berfokus pada penguatan profesionalisme jurnalis televisi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, jurnalis televisi harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan prinsip verifikasi, akurasi, dan kode etik jurnalistik.
“Di era dominasi AI dan algoritma saat ini, jurnalisme televisi tidak boleh kehilangan jati dirinya. Kita harus adaptif menguasai teknologi baru, namun tetap tegak lurus pada kode etik, akurasi, dan keberpihakan kepada publik,” tegasnya.
Dalam Kongres IJTI ke-7, peserta juga menetapkan Rekomendasi dan Resolusi IJTI 2026 sebagai pedoman organisasi menghadapi tantangan industri penyiaran nasional.
Salah satu rekomendasi mendorong jurnalis televisi menguasai teknologi AI untuk mendukung riset dan kerja redaksi. Namun, manusia harus tetap memegang kendali dalam memverifikasi fakta dan menjaga keutuhan konteks berita.
Kongres juga meminta seluruh jurnalis menjunjung Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) di semua kanal distribusi. IJTI turut menolak praktik sensasionalisme dan manipulasi judul yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
Selain profesionalisme, kongres menyoroti keselamatan kerja dan keamanan digital jurnalis. IJTI meminta anggotanya meningkatkan mitigasi risiko saat bertugas di lapangan serta menerapkan disiplin keamanan digital untuk melindungi jurnalis, kru, dan kerahasiaan narasumber.
Kongres juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan sengketa karya jurnalistik melalui mekanisme Dewan Pers, baik yang berkaitan dengan siaran televisi maupun platform digital perusahaan pers.
IJTI turut meminta pemerintah memastikan setiap pembentukan dan revisi regulasi penyiaran serta ruang digital tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi tersebut juga harus menjamin kemerdekaan pers dan mencegah praktik pembatasan maupun kriminalisasi terhadap jurnalis.
Herik mengajak seluruh anggota IJTI memperkuat kebersamaan untuk mengawal kemerdekaan pers dan menjalankan seluruh rekomendasi kongres.
“Saya mengajak seluruh anggota IJTI untuk bergerak dan maju bersama. Mohon doanya agar kita dapat membawa IJTI ke level yang lebih tinggi, lebih banyak memberi manfaat dan berkah bagi semua,” ujarnya.
Ia menegaskan, IJTI akan mengawal pelaksanaan seluruh resolusi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia. (L212)

