LANGKAR.ID, Banjarmasin- Pansus IV DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD, Selasa (8/4/2025), guna mengupas tuntas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, SH, dan menghadirkan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip).
Disdik Kalsel melaporkan batalnya pembangunan USB SMK akibat lahan yang berstatus hutan lindung. Selain itu, sejumlah kegiatan gagal dijalankan karena keterlambatan pengesahan DPPA 2024, termasuk pengadaan barang/jasa dan pemberian bantuan.
Dinsos Kalsel mengeluhkan terbatasnya sarana dan prasarana serta belum tersedianya anggaran untuk beberapa indikator kinerja kunci. Mereka juga kesulitan memenuhi target pelayanan minimal, terutama untuk penyandang disabilitas dan tuna sosial.
Biro Kesra memaparkan capaian sejumlah program kesejahteraan rakyat, seperti keikutsertaan dalam MTQ Nasional di Kaltim dan MTQ Korpri di Kalteng. Mereka juga menyampaikan kegiatan fasilitasi pendidikan hingga monitoring asrama mahasiswa Kalsel.
Sementara itu, Dipersip membeberkan program pelestarian naskah kuno, pembinaan perpustakaan, dan pengelolaan arsip. Beberapa program penunjang juga masih menjadi fokus mereka di tahun berjalan.
Menanggapi paparan tersebut, Pansus IV meminta penjelasan rinci serta menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masukan dari mitra kerja ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam menilai kinerja kepala daerah dan menyusun rekomendasi perbaikan ke depan,” tegas Jihan Hanifa.(L212)
