LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mendorong optimalisasi program kerja tiga mitra utamanya jelang penyusunan anggaran 2026. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (6/8/2025) pagi, Komisi I menggali langsung capaian, tantangan, dan kebutuhan dari Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, memimpin sesi bersama Inspektorat, sementara Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, memimpin dua sesi berikutnya bersama Dinas PMD dan Disdukcapil.
Usai rapat, Ilham Nor mengungkapkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. “Inspektorat kami dorong agar pengendalian internal lebih kuat dan efektif,” ujarnya.
Komisi I juga menyoroti pengelolaan dana desa oleh Dinas PMD. Ilham menegaskan perlunya pemerataan penyerapan dana hingga ke seluruh desa, serta peningkatan capaian Desa Mandiri. “Kami juga dorong agar BumDes bisa lebih aktif, karena itu salah satu penggerak ekonomi di desa,” tambah politisi Gerindra itu.
Sementara untuk Disdukcapil, angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang masih rendah menjadi perhatian utama. Ilham meminta agar sosialisasi IKD ditingkatkan dan diintegrasikan dengan layanan publik lainnya.
“Kalau masyarakat tidak bawa KTP fisik, mereka bisa tunjukkan IKD saja. Itu bisa mempercepat dan mempermudah layanan,” tegasnya.
Komisi I berkomitmen mengawal program-program strategis ini agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (L212)
