LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan KUA-PPAS 2026, Jumat (1/8/2025).
Empat BUMD hadir dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kalsel, yaitu Bank Kalsel, PT Jamkrida, PT Bangun Banua, dan PT Ambapers. Rapat dibagi dua sesi, dengan Bank Kalsel dan PT Jamkrida hadir di pagi hari, dan PT Bangun Banua serta PT Ambapers pada sesi sore.
Wakil Ketua Komisi II, Suripno Sumas, menegaskan pentingnya BUMD berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin tahu kontribusi BUMD terhadap PAD tahun 2025–2026 serta kendala mereka dalam mengembangkan usaha dan pelayanan publik,” ujar Suripno.
Bank Kalsel mengusulkan penambahan modal agar Pemerintah Provinsi Kalsel bisa menjadi pemegang saham utama. Saat ini, saham Pemprov hanya 21 persen, kalah dari Kabupaten Balangan.
PT Jamkrida juga meminta penambahan modal untuk memperluas jangkauan layanan asuransi kredit. DPRD mendukung langkah ini dan meminta mereka segera menyusun raperda dan naskah akademik.
Sementara itu, PT Bangun Banua dinilai belum optimal karena masih berstatus Perusda, bukan Perseroda. Hal ini menjadi kendala dalam pemberian penyertaan modal. Meski begitu, perusahaan tetap menyetorkan dividen ke kas daerah.
PT Ambapers melaporkan kinerja positif dari pengelolaan Alur Barito sepanjang 15.000 meter. Perusahaan ini mengusulkan perluasan jenis komoditas yang dipungut dari tiga menjadi enam, termasuk barang curah, cair, dan petik kemas.
“Jika perluasan disetujui, Ambapers bisa jadi BUMD penyumbang dividen terbesar untuk Kalsel,” tegas Suripno.
RDP ini menjadi bagian penting dari evaluasi tahunan DPRD dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor ekonomi daerah. (L212)
