LANGKAR.ID, Jakarta – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas persoalan pengelolaan air bersih bersama Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dan turut dihadiri Dinas PUPR Kalsel serta BPAM Banjarbakula.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan air bersih di sejumlah kabupaten.
“Beberapa daerah masih kesulitan karena debit airnya kecil. Kami sudah melihat ada review anggaran Rp2 miliar untuk perbaikan di empat kabupaten agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pertemuan diterima Dina, Kepala Satker Wilayah 3 Ditjen SDA Kementerian PUPR. Ia menjelaskan progres perbaikan pipa lama jenis GRP yang bocor di beberapa titik. Pipa itu akan diganti dengan HDPE, dan tahun 2026 akan diajukan tambahan anggaran setelah desain selesai direview.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menegaskan komitmennya terhadap program SPAM Banjarbakula yang melayani lintas kabupaten. Dukungan diberikan melalui pembangunan sumur bor di Kabupaten Banjar (2024), jaringan irigasi air tanah, rehabilitasi intake Batu Hapudan di Tapin, hingga pembangunan embung Jaro.
Komisi III memastikan bakal terus berkoordinasi soal penyediaan lahan, amdal, dan pernyataan resmi kepala daerah terkait pembebasan lahan, agar proyek air bersih berjalan tanpa hambatan.(L212)
