LANGKAR.ID ,Surabaya – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan memastikan dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel senilai Rp4,7 triliun aman dan transparan di Bank Kalsel. Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi, saat kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, Rabu (5/11/2025).
“Kami tidak tinggal diam. Komisi II akan memanggil kembali BPKAD untuk menjelaskan secara komprehensif agar publik mendapat informasi yang benar,” tegas Yani Helmi di sela rapat bersama perwakilan Bank Kalsel di Surabaya.
Ia menegaskan, dana yang disebut “mengendap” itu bukan masalah hukum, melainkan murni kesalahan teknis dalam penginputan golongan nasabah.
“Tidak ada pelanggaran regulasi. Bank Kalsel tidak kena sanksi dari OJK maupun Bank Indonesia. Masalah ini juga sudah diklarifikasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya clear,” ujarnya menegaskan.
Menurut Yani, dana Rp4,7 triliun tersebut masih tersimpan utuh di Bank Kalsel dan siap digunakan untuk mendukung program strategis daerah.
“Kalau pun nanti ada sisa anggaran (SILPA), akan otomatis dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026 sesuai aturan,” jelasnya.
Komisi II DPRD Kalsel juga berjanji memperketat fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel.
“Kami tidak akan berdiam diri. Di mana pun dan kapan pun, Komisi II akan terus memastikan tata kelola keuangan daerah berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Yani Helmi.(L212)
