DPRD Kalsel “Geruduk” Kemenhub, Kawal Aspirasi Warga Soal Aturan Kapal Sungai

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, , didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman dan anggota lainnya. Dalam pertemuan itu, Mustaqimah menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha pelayaran di Kalsel merasa keberatan atas kebijakan tersebut.

“Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat dan pengusaha kapal. Karena itu, kami datang langsung ke Kemenhub untuk meminta penjelasan dan memastikan aturan ini diterapkan secara adil,” tegas Mustaqimah.

Tak hanya DPRD, perwakilan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng juga ikut menyuarakan penolakan. Mereka menilai aturan baru itu memberatkan dan tidak sesuai dengan karakteristik pelayaran sungai dan danau.

“Kami mohon regulasi ini diperlunak. Jangan samakan kapal sungai dengan kapal laut,” ujar salah satu perwakilan IKASUDA.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, S.T., M.T. menegaskan bahwa Instruksi Menteri Nomor 03 dan 09 masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Ia memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan pihak daerah.

“Kami sedang menyelaraskan aturan ini dengan Undang-Undang Pelayaran. Prinsip kami, keselamatan tetap jadi prioritas, tapi kami juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Masyhud.

Komisi III DPRD Kalsel mengapresiasi sikap terbuka Ditjen Perhubungan Laut dan berharap komunikasi ini terus dijaga.

“Kami ingin memastikan kebijakan pusat benar-benar berpihak pada masyarakat daerah, terutama mereka yang hidup dari transportasi sungai dan danau,” tutup Mustaqimah.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret DPRD Kalsel dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tetap sejalan dengan kepentingan warga di daerah.(L212)