LANGKAR ID ,Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Senin (3/11/2025). Kunjungan itu bukan sekadar silaturahmi—mereka datang menagih kepastian soal transfer keuangan daerah dan dana bagi hasil (DBH) untuk Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya , memimpin langsung rombongan. Ia menegaskan, koordinasi ini penting agar daerah tidak terus menunggu tanpa kepastian kapan dana dari pusat benar-benar turun.
“Kami ingin tahu jelas mekanismenya dan kapan transfer dilakukan. Jangan sampai sisa dana untuk Kalsel tertahan terlalu lama,” ujar Alpiya usai pertemuan di kantor DJPK.
Menurut Alpiya, sebagian transfer keuangan dari pemerintah pusat sudah cair. Namun, masih ada sisa yang dijadwalkan turun pada triwulan terakhir tahun anggaran berjalan.
“Sebagian sudah direalisasikan. Sisanya tinggal satu kali lagi pembayaran di triwulan akhir,” jelasnya.
Banggar DPRD Kalsel menilai langkah koordinasi langsung ke DJPK ini penting untuk memastikan transparansi dan mempercepat realisasi dana. Dana tersebut, kata Alpiya, sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Banua.
“Ini soal komitmen pemerintah pusat terhadap daerah. Kami ingin Kalsel bisa bergerak cepat tanpa tersendat urusan administrasi,” tegasnya.(L212)
