LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memasang target ambisius di sektor pertanian. Setelah mencatat surplus beras 1,2 juta ton pada 2025, Kalsel kini membidik produksi beras mencapai 1,3 juta ton melalui program cetak sawah rakyat yang menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan nasional tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (6/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menegaskan Kalsel siap mendukung penuh program yang digagas Kementerian Pertanian tersebut.
Menurut Ariadi, program cetak sawah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.
“Sesuai arahan Gubernur H. Muhidin, Kalimantan Selatan mendukung penuh program nasional ini. Kami berharap pelaksanaannya berjalan baik hingga menghasilkan panen yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ariadi mengungkapkan, berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID), Kalimantan Selatan telah mencatat progres seluas 1.724,70 hektare. Capaian itu dinilai menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan.
Ia menyebut keberhasilan tersebut semakin mengukuhkan posisi Kalsel sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Pulau Kalimantan.
Tak hanya itu, Pemprov Kalsel juga menargetkan pengembangan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare sebagai upaya menjaga tren peningkatan produksi pangan di masa mendatang.
“Kita ingin mempertahankan posisi Kalsel sebagai lumbung pangan Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program cetak sawah.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyedia jasa, pengawas, perencana, TNI hingga dinas terkait harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama agar program berjalan sesuai target.
“Semua pekerjaan harus mengacu pada dokumen Survei Investigasi dan Desain yang telah disusun. Pengawasan harus dilakukan secara ketat agar hasilnya sesuai dengan perencanaan,” tegas Hermanto.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak menyimpang dari dokumen yang telah disepakati, termasuk terkait penggunaan alat berat dan sumber daya pendukung lainnya.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan bahwa target SID yang menjadi tanggung jawab Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru di wilayah Kalimantan mencapai 16.450,95 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Sebagai bentuk keseriusan menjalankan program, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan turut menandatangani komitmen bersama untuk mendukung percepatan pelaksanaan cetak sawah tahun 2026.
Melalui program ini, pemerintah berharap perluasan lahan pertanian dapat meningkatkan produksi pangan nasional, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah Kalimantan. (L212)
