LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai bersiap menghadapi tantangan fiskal tahun depan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran 2027 lebih fokus, efektif, dan tepat sasaran.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penurunan pendapatan daerah yang dapat memengaruhi struktur belanja pemerintah.
Meski kondisi keuangan daerah saat ini masih tergolong aman, menurut Galuh, pemerintah tidak ingin menunggu hingga muncul persoalan fiskal sebelum melakukan penyesuaian kebijakan.
“Secara umum kondisi fiskal Kalimantan Selatan masih baik. Namun kami tetap perlu melakukan evaluasi program dan belanja daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih efektif pada tahun 2027,” ujarnya usai mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI secara virtual, Senin (8/6/2026).
Galuh menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan menghadapi tantangan di masa mendatang. Jika pendapatan menurun, maka persentase belanja pegawai terhadap APBD berpotensi meningkat dan perlu dikelola secara cermat.
Karena itu, Pemprov Kalsel akan membahas lebih lanjut arah kebijakan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan program-program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
Menurutnya, anggaran ke depan harus difokuskan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan mendasar di daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung target pembangunan daerah,” katanya.
Selain mengevaluasi program pembangunan, pemerintah juga akan meninjau kebutuhan pegawai dan efektivitas kinerja aparatur dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Galuh menegaskan, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas setiap tahun agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bertahap namun terukur.
“Nanti akan dibahas bersama TAPD mengenai program mana yang menjadi prioritas utama. Pemerintah harus berhitung secara cermat agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak,” jelasnya.
Pemprov Kalsel berharap proses evaluasi dan penyusunan anggaran tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, menjaga kesehatan fiskal daerah, serta memastikan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan ekonomi yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang. (L212)
