LANGKAR.ID, BANJARMASIN, Dari persoalan banjir hingga masalah sosial, beragam keluhan warga langsung sampai ke meja Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR.
Dalam audiensi bersama masyarakat, sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara langsung. Bukan hanya menyangkut infrastruktur lingkungan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan banjir di Kompleks Prona. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena berdampak terhadap aktivitas sehari-hari serta kenyamanan dan keamanan lingkungan.
“Keluhan masyarakat harus kita dengarkan. Dari situ kita bisa melihat persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan dan menentukan apa yang bisa segera kita tindak lanjuti,” ujar Yamin.
Selain banjir, warga juga menyampaikan persoalan penerangan jalan umum (PJU). Ketersediaan lampu penerangan dinilai penting, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat pada malam hari sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan.
Yamin mengatakan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sehingga setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.
“Mana yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan kita tindak lanjuti melalui dinas terkait. Kita ingin persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas pembicaraan,” katanya.
Yang tak kalah mendapat perhatian adalah persoalan sosial. Dalam audiensi, disampaikan adanya lima warga dengan gangguan jiwa yang belum mendapatkan penerimaan serta dukungan dari keluarganya.
Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena penanganannya tidak cukup hanya melihat kondisi individu. Dukungan keluarga, lingkungan, serta keterlibatan berbagai pihak juga dibutuhkan agar penanganan dapat berjalan secara tepat.
“Persoalan sosial membutuhkan penanganan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tentu harus ada koordinasi dengan keluarga dan pihak-pihak terkait agar masyarakat yang membutuhkan perhatian ini bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” tutur Yamin.
Menurutnya, pemerintah harus hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga saat warga berhadapan dengan persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Bagi Pemko Banjarmasin, audiensi menjadi salah satu cara untuk membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan bersama perangkat daerah.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kita ingin apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan warga bisa ditangani secara bertahap dan tepat sasaran,” tegasnya.
Beragam persoalan tersebut kini menjadi perhatian Pemko Banjarmasin untuk dikoordinasikan lebih lanjut.
Harapannya, komunikasi langsung antara warga dan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi menghasilkan langkah konkret di lapangan. (L212)
