LANGKAR.ID, BANDUNG – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR. Regulasi ini diharapkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga realistis dan efektif saat diterapkan di daerah.
Komitmen tersebut terlihat dari langkah Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel yang melakukan studi komparasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Agus Mulia Husin, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkaya materi pembahasan raperda melalui perbandingan dengan daerah yang telah lebih dulu memiliki regulasi CSR.
Agus mengatakan, tahapan komparasi penting untuk menambah wawasan sekaligus mendapatkan referensi dalam menyusun regulasi yang lebih matang.
“Hari ini kita sudah memasuki langkah kegiatan komparasi ke Jawa Barat. Kita melanjutkan tahapan pembahasan Pansus II tentang CSR dengan pengayaan wawasan sebagai bahan pembanding,” ujarnya.
Ia menjelaskan, daerah yang telah memiliki Perda CSR menjadi rujukan penting bagi DPRD Kalsel dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif. Melalui studi komparasi tersebut, berbagai konsep dan praktik terbaik dapat diadopsi serta disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Dengan belajar dari daerah yang sudah memiliki perda CSR, kita bisa mengadopsi dan menyempurnakan sesuai dengan kondisi di Kalsel,” jelas legislator dari Fraksi PAN itu.
Lebih lanjut, Agus menegaskan seluruh hasil komparasi akan dihimpun sebagai bahan pendalaman sebelum pembahasan teknis raperda dilakukan. Pansus II juga berencana melakukan konsultasi lanjutan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, guna memperkuat substansi pengaturan.
“Setelah kita kumpulkan data-data dari daerah pembanding, akan kita kembangkan agar perda yang kita susun lebih sempurna. Nanti juga akan ada konsultasi lanjutan sebelum masuk ke pembahasan teknis pasal per pasal,” ungkapnya.
Kunjungan tersebut diterima Ketua Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat pada Bappeda Provinsi Jawa Barat, Fauzah Finur Fithriah. Ia menyambut baik kehadiran rombongan Pansus II DPRD Kalsel dan menilai kegiatan komparasi menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah.
Menurutnya, sinergi melalui pertukaran informasi dan pandangan akan membantu masing-masing daerah dalam menyusun kebijakan CSR yang lebih adaptif serta berdampak bagi pembangunan.
Sebelumnya, dalam rangkaian pembahasan yang telah berjalan, Pansus II DPRD Kalsel menaruh perhatian besar pada pentingnya pengaturan CSR yang terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui tahapan komparasi ini, DPRD Kalsel berharap raperda yang disusun nantinya mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (L212)
