LANGKAR.ID ,Tapin – Banyak bantuan sosial gagal tepat sasaran bukan karena kurang anggaran, melainkan akibat data kependudukan yang tidak diperbarui. Pesan inilah yang ditekankan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Labung, Kabupaten Tapin, Selasa (3/2/2026).
Di hadapan warga, Desy menegaskan bahwa ketertiban administrasi bukan sekadar urusan dokumen, tetapi kunci agar hak masyarakat tidak hilang. Data yang tidak diperbarui berisiko membuat warga tercecer dari program bantuan maupun layanan publik.
“Kalau alamat, status perkawinan, atau jumlah anggota keluarga tidak sesuai kondisi terbaru, bantuan bisa tidak sampai. Pemerintah bekerja berdasarkan data,” tegasnya.
Desy menyebut Perda Administrasi Kependudukan menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun data warga yang akurat dan terpercaya. Dengan data yang benar, program bantuan, layanan kesehatan, hingga pendidikan bisa disalurkan lebih tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong warga aktif mengurus KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran tanpa menunda.
Tak hanya itu, Desy juga mengajak masyarakat beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui IKD, warga bisa mengakses KTP langsung dari ponsel, sehingga lebih praktis dan aman. Digitalisasi ini juga menekan risiko kehilangan dokumen fisik sekaligus mempercepat proses layanan.
Pada hari yang sama, Desy melanjutkan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kelurahan Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
Melalui rangkaian sosialisasi tersebut, Desy ingin masyarakat memahami bahwa administrasi yang tertib dan perlindungan sosial yang kuat adalah fondasi keadilan. Data yang rapi memastikan setiap warga menerima haknya, tanpa terkecuali. (L212)
