Langkar.id, BANJARMASIN – Di tengah langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin merealisasikan pengadaan mobil listrik dengan dalih efisiensi dan program menuju zero emisi. Kondisi infrastruktur jalan justru menuai sorotan tajam dari warga.
Sejumlah ruas jalan di kota ini dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan berlubang, rusak parah, dan kerap tergenang air saat hujan maupun banjir. Salah satu yang menjadi keluhan utama berada di kawasan Jalan Pekapuran Raya.
Lina, warga setempat, mengaku kerusakan jalan di wilayahnya seakan tak pernah benar-benar terselesaikan. Perbaikan yang dilakukan, menurutnya, hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Sudah tidak terhitung berapa kali diperbaiki. Tapi cuma ditambal sulam saja. Sehari dua hari bagus, habis itu rusak lagi,” ucap Lina, Kamis (12/2/2026).
Lina menilai, kerusakan semakin parah setelah banjir besar yang sempat merendam kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Ketiadaan drainase atau gorong-gorong membuat air tak mengalir dengan baik, sehingga genangan terus menggerus badan jalan.
“Setiap hujan pasti tergenang. Tidak ada saluran air ke sungai, jadi wajar saja jalannya cepat hancur,” kata Lina.
Kondisi itu bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Lina menyebut, sudah kerap terjadi pengendara terjatuh karena tak menyadari adanya lubang yang tertutup air.
“Kalau jalan terendam, orang tidak tahu ada lubang. Pasti ada yang jatuh. Memang belum sampai ada korban meninggal, tapi ini tetap berbahaya,” tegasnya.
Tak hanya soal kerusakan, warga juga mempertanyakan kesenjangan penanganan infrastruktur antarwilayah. Lina menyinggung perbandingan dengan kawasan Kelayan yang dinilai mendapatkan penanganan lebih baik.
“Kelayan jalannya bagus, sudah ada drainase juga. Padahal Pekapuran Raya ini jalan alternatif yang dekat ke akses luar kota. Kenapa tidak diperhatikan?” ucapnya.
Menurutnya, Pekapuran dan Kelayan sama-sama berada dalam wilayah Kota Banjarmasin. Namun, kondisi jalan di Pekapuran Raya hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan permanen dan menyeluruh.
Sorotan warga ini muncul di tengah kebijakan Pemko Banjarmasin yang baru saja merealisasikan pengadaan mobil listrik. Program tersebut diklaim sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM, penghematan anggaran operasional, sekaligus komitmen terhadap pengurangan emisi.
Namun kebijakan itu memicu pro dan kontra. Sejumlah warga mempertanyakan prioritas anggaran, terlebih kondisi keuangan Pemko disebut tengah mengalami efisiensi akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bagi warga Pekapuran Raya, persoalannya sederhana: sebelum berbicara soal kendaraan listrik dan zero emisi, perbaikan jalan yang layak dan aman dinilai jauh lebih mendesak untuk direalisasikan.
Hamdi
