LANGKAR.ID ,Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan terus mengawal percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Melalui rapat lintas komisi yang digelar Senin (10/11) di Gedung DPRD Kalsel, pimpinan dewan menekankan pentingnya belanja daerah berjalan cepat, tepat, dan transparan.
Rapat yang dipimpin H. M. Alpiya Rakhman itu dihadiri unsur pimpinan komisi, fraksi, serta sejumlah kepala SKPD. Agenda ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang membahas saldo Pemprov Kalsel dalam Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 tentang percepatan belanja APBD.
Alpiya menegaskan, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara bijak, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ini bukan mencari kesalahan, tapi memperkuat komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil,” tegas Alpiya.
Ia mengingatkan, percepatan penyerapan anggaran harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kecepatan, kata dia, harus sejalan dengan akuntabilitas.
“Kinerja baik bukan diukur dari cepatnya penyerapan anggaran, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Alpiya juga mendorong sinergi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan sesuai target waktu.
“Kami dorong percepatan realisasi belanja tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Ini saatnya kita bekerja lebih kolaboratif,” tambahnya.
DPRD berharap rapat tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga untuk memastikan pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.(L212)
