LANGKAR.ID ,Jakarta – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mulai mengantisipasi ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir 2026. DPRD menilai pemerintah daerah harus bergerak cepat sebelum risiko kekeringan dan karhutla meluas.
Langkah itu dilakukan lewat kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (11/5/2026), bersama BPBD Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga potensi terganggunya pelayanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor mengatakan DKI Jakarta dinilai lebih siap karena telah menerbitkan instruksi khusus kepada seluruh SKPD untuk siaga menghadapi El Nino.
“Jakarta ini membuatkan suatu peraturan khusus instruksi khusus yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD,” ujarnya.
Menurut Ilham, seluruh SKPD di Jakarta sudah mulai menjalankan kesiapsiagaan sejak dini sesuai sektor masing-masing.
Selain itu, DPRD Kalsel juga mempelajari langkah BPBD DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian dampak El Nino ekstrem.
“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ilham.
Ia menegaskan hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan BPBD Kalsel untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar langkah teknis mitigasi bisa segera disiapkan.
Komisi I DPRD Kalsel menilai keterlambatan kebijakan dapat berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, lingkungan, hingga aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan. (L212)
