LANGKAR.ID, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan lima prioritas pembangunan strategis dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel 2025 di Mahligai Pancasila, Kamis (24/4/2025). Ia meminta dukungan kementerian/lembaga serta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyinergikan program kegiatan daerah.
Muhidin menekankan lima prioritas tersebut, yaitu:
- Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.
- Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
- Penguatan sektor unggulan seperti industri, UMKM, perdagangan, pertanian, dan pariwisata dengan dukungan investasi dan energi berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana.
- Perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan publik.
Ia menyampaikan, pembangunan di Kalsel menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 75,19—naik 0,53 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat sebesar 5,05 persen.
“IPM kita sudah di atas rata-rata nasional. Angka pengangguran hanya 4,2 persen dan angka kemiskinan 4,11 persen. Kalsel jadi provinsi dengan penduduk miskin terendah kedua di Indonesia,” ujar Muhidin.
Kalsel juga mencatat perbaikan dalam kesenjangan pendapatan. Gini rasio tahun 2024 menurun menjadi 0,302 dari 0,313 di 2023. Selain itu, provinsi ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa dengan nilai SAKIP A.
Gubernur menegaskan bahwa program prioritas RKPD 2026 akan mengacu pada dokumen awal RPJMD 2025–2029 yang terdiri dari lima misi dan sepuluh janji kampanye. Pemprov Kalsel akan mendorong penguatan pendidikan, layanan kesehatan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja.
Pemprov juga menargetkan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta mendorong hilirisasi industri, pertanian, dan pariwisata untuk menciptakan ekonomi hijau. Ia menekankan pentingnya digitalisasi UMKM dan menggarisbawahi sejumlah proyek strategis.
“Kita dorong pembangunan jalan lintas tengah dan barat, jembatan Kalimantan-Pulau Laut, stadion internasional, hingga rumah sakit dan posyandu baru,” tegasnya.
Muhidin juga mengusulkan hilirisasi sawit dan restocking ikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan. Ia meminta perhatian terhadap persoalan darurat sampah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir dalam acara itu mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga mendorong peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan.
Namun, Bima Arya menyayangkan minimnya kepala daerah yang hadir langsung. Hanya tiga kepala daerah yang datang sendiri: Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, dan Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil. Daerah lainnya diwakili oleh wakil kepala daerah atau sekretaris.
Acara ini dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai unsur seperti legislatif, BUMN/BUMD, akademisi, serta kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor melaporkan bahwa Musrenbang ini menjadi forum menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD Kalsel 2026, sebagai dasar penyusunan APBD mendatang. (L212)
