LANGKAR.ID ,BANJARMASIN – Harga ayam dan telur yang belum stabil membuat pelaku usaha perunggasan di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencari solusi. DPRD Kalsel merespons keluhan tersebut dengan menyiapkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah stakeholder.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK bersama Sekretaris Komisi II H Jahrian menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan itu, perwakilan peternak menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi, mulai dari gejolak harga ayam dan telur hingga dampak pemadaman listrik bergilir terhadap operasional peternakan.
Supian HK menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena sektor perunggasan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha peternak, tetapi juga menyangkut ketersediaan protein hewani dan harga pangan masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.
DPRD Panggil Stakeholder
Supian memastikan DPRD Kalsel tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut. Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait.
Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta asosiasi peternak akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan usaha peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.
Menurut Supian, RDP nantinya akan memfokuskan pembahasan pada dua hal. Pertama, mencari langkah stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen.
Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder perunggasan agar persoalan serupa dapat diantisipasi sejak dini.
Supian menegaskan DPRD Kalsel siap mengawal penyelesaian masalah tersebut melalui fungsi anggaran dan pengawasan.
“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkasnya.
DPRD Kalsel berharap pembahasan lintas sektor nantinya menghasilkan kebijakan konkret yang mampu menjaga keseimbangan harga, melindungi peternak, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. (L212)
