LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal isu strategis seperti tenaga honorer dan pelayanan publik melalui pembahasan anggaran bersama sejumlah OPD mitra kerja.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Jumat (1/8/2025) di Gedung DPRD Kalsel. Rapat diikuti perwakilan dari BPSDM, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar, serta BKD Provinsi Kalsel. Masing-masing OPD memaparkan program strategis dan kebutuhan anggaran untuk tahun 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, mengatakan pihaknya mencatat sejumlah poin penting dari setiap pemaparan. “Ada yang anggarannya masih kurang, ada yang perlu tambahan. Semua sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran,” jelasnya.
Ilham menekankan, Komisi I ingin memastikan setiap anggaran yang disusun benar-benar berdampak pada pelayanan publik, bukan sekadar administratif.
Salah satu isu yang jadi sorotan adalah penyelesaian status tenaga honorer dan PPPK di lingkup Pemprov Kalsel. “Dari BKD, kami mendapat penjelasan terkait tenaga honorer dan PPPK. Komisi I sangat mendukung agar ada alokasi anggaran maksimal agar mereka bisa segera berkontribusi lebih untuk banua,” ujarnya.
Komisi I memastikan akan terus mengawal proses anggaran agar berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (L212)
