LANGKAR.ID ,Surabaya – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mencari cara agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Untuk itu, rombongan Komisi II melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/11/2025).
Pertemuan di Gedung Bapenda Jatim, Lantai 6 Loka Sabda, Surabaya, membahas strategi peningkatan penerimaan pajak daerah lewat berbagai inovasi: mulai dari penagihan bersama, sosialisasi pajak daerah, rekonsiliasi opsen PKB dan BBNKB, hingga pengembangan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih mudah diakses masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel H. Muhammad Yani Helmi menegaskan kunjungan ini jadi momentum penting untuk mempelajari praktik terbaik dari Jatim, terutama dalam penerapan opsen pajak yang terbukti efektif dan efisien.
“Kami datang untuk mendalami penerapan opsen pajak di Jatim. Ini sudah jadi ketentuan nasional, jadi kami ingin memastikan implementasinya di Kalsel berjalan baik dan bermanfaat,” kata Yani Helmi.
Ia juga menyoroti tantangan di daerah, termasuk rendahnya optimalisasi pembayaran pajak kendaraan dinas berpelat merah di beberapa kabupaten dan kota di Kalsel.
“Kondisi ekonomi masyarakat memang belum stabil, tapi kami optimistis tahun depan pertumbuhan bisa mencapai 5 persen. Itu akan berpengaruh pada kemampuan wajib pajak memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Menurut Yani Helmi, strategi Jatim dalam menjaga kepatuhan pajak, bahkan untuk kendaraan dinas, bisa jadi contoh bagi daerah lain.
“Mereka punya sistem yang efektif agar kendaraan pelat merah juga tertib bayar pajak. Ini yang ingin kami adopsi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalsel akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas daerah.
“Kami ingin semua pihak, baik masyarakat umum maupun instansi pemerintah, semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu,” tambahnya.
Dari pihak tuan rumah, Kasubbag PKB dan BBNKB Bapenda Jatim Hendrik Kristen, S.H., M.M., menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah dalam memperkuat tata kelola pajak.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Pertukaran pengalaman seperti ini bisa memperkuat pelaksanaan opsen pajak dan meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Bapenda Jatim juga memaparkan inovasi kemudahan pembayaran pajak lima tahunan dan BBNKB langsung di Polres atau Samsat induk tanpa harus ke Polda. Yani Helmi berharap sistem itu bisa diadopsi di Kalsel yang memiliki wilayah luas dan banyak daerah pesisir.
“Kalau bisa diterapkan di Kalsel, masyarakat akan sangat terbantu karena pembayaran pajak jadi lebih mudah dan dekat,” tutupnya.
Langkah studi banding ini diharapkan bisa memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Bapenda demi mewujudkan sistem pajak daerah yang modern, efisien, dan berpihak pada masyarakat.(L212)
