LANGKAR.ID ,BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan langsung menguliti kinerja pemerintah daerah jelang musim kemarau. Panitia Khusus (Pansus) I menyoroti serius kesiapsiagaan bencana hingga stabilitas daerah dalam pembahasan LKPj Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/4/2026).
Rapat ini mempertemukan Pansus I dengan BPBD dan Kesbangpol Kalsel untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengantisipasi potensi risiko ke depan.
Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, memaparkan kinerja penanganan bencana sepanjang 2025. Ia mengakui tantangan makin kompleks, terutama menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, menyoroti tugas strategis menjaga stabilitas daerah. Mulai dari pembinaan ideologi Pancasila, deteksi dini konflik sosial, hingga pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Namun, ia tak menampik masih ada sejumlah kendala. Pengelolaan ormas dinilai belum optimal, termasuk soal pelaporan administrasi dan potensi gesekan antar kelompok.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran jadi masalah klasik. Baik BPBD maupun Kesbangpol mengakui program belum berjalan maksimal akibat efisiensi anggaran.
Wakil Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, langsung memberi peringatan keras. Ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang.
Mengacu data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau diprediksi berlangsung dari Mei hingga September dengan curah hujan rendah dan risiko kekeringan tinggi.
“Potensi karhutla sangat tinggi. Ini harus jadi evaluasi serius dalam LKPj dan dasar penguatan program ke depan,” tegasnya.
Untuk sektor stabilitas daerah, ia juga mendorong Kesbangpol tetap maksimal meski anggaran terbatas.
“Kita harus tetap efisien, tapi hasilnya maksimal, terutama dalam menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kalsel menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman bencana sekaligus menjaga kondusivitas daerah, agar pembangunan tetap berjalan tanpa gangguan. (L212)
