LANGKAR.ID ,BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kalsel harus diisi aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Pesan itu disampaikan Muhidin usai melantik dan mengukuhkan pejabat struktural serta fungsional di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).
Muhidin mengatakan penataan birokrasi berbasis kompetensi menjadi langkah penting agar program pembangunan berjalan efektif dan tidak membebani anggaran daerah.
“Saya menghendaki pejabat yang ditempatkan benar-benar profesional agar kinerjanya lebih terkelola dan tidak terjadi pemborosan anggaran,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan evaluasi terhadap jajaran birokrasi akan terus dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efisien.
Menurutnya, profesionalisme kini menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Kalau SDM ditempatkan sesuai bidang keahliannya, berbagai kendala teknis bisa diselesaikan secara profesional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Noryadi memastikan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan akan disesuaikan dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai.
Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Gubernur Kalsel untuk membangun birokrasi yang profesional dan tepat sasaran.
“Ke depan kami akan menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikannya, sesuai prinsip the right man on the right place,” kata Noryadi.
Menurutnya, evaluasi penempatan ASN masih terus dilakukan di seluruh SKPD Pemprov Kalsel.
Salah satu instansi yang menjadi perhatian dalam penyesuaian SDM adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemprov Kalsel berharap penataan birokrasi berbasis kompetensi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan daerah. (L212)
