LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tidak akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Keputusan itu diambil meski pemerintah pusat memberikan opsi penerapan sistem kerja dari rumah. Muhidin menilai kondisi di Kalimantan Selatan saat ini masih terkendali sehingga tidak ada alasan mendesak untuk menerapkan WFH.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua masih terkendali, baik mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” kata Muhidin usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
Muhidin mengaku khawatir penerapan WFH justru menimbulkan persepsi keliru di kalangan pegawai. Ia menilai tanpa pengawasan yang ketat, sistem tersebut berpotensi dimanfaatkan secara tidak maksimal.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan meningkatnya aktivitas pegawai di luar daerah jika sistem kerja dari rumah diberlakukan.
Menurut Muhidin, kondisi tersebut dapat mengganggu efektivitas kerja ASN.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Muhidin menegaskan kebijakan tetap bekerja dari kantor juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan berjalan.
Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan meningkatkan kapasitas ASN melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi.
Salah satunya dengan menggelar pelatihan manajemen risiko bagi pejabat eselon III yang akan dilaksanakan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Rencana hari Jumat kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama eselon III, salah satunya pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini untuk meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya. (L212)
