LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Praktik “transfer atlet” yang selama ini kerap jadi jalan pintas meraih medali akhirnya resmi dihentikan. Dalam Rapat Kerja Nasional NPCI 2026, keputusan tegas diambil: tidak ada lagi atlet yang bebas pindah daerah layaknya bursa pemain profesional.
Komisi Disiplin NPCI memastikan aturan baru ini mengikat dan memiliki dasar hukum kuat. Kini, setiap atlet hanya boleh membela satu daerah—sesuai domisili resmi yang tertera di KTP. Celah “pinjam nama” demi mendongkrak prestasi pun ditutup rapat.
Sekretaris Komdis NPCI, Satriawan Sulaksono, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana. Selain mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2024, aturan tersebut juga diperkuat regulasi internal yang sudah berjalan sejak 2023.
“Tidak boleh atlet dari daerah A mewakili daerah B. Asasnya KTP. Ini bukan bursa transfer,” tegasnya.
Dalam skema baru ini, identitas kependudukan menjadi kunci utama. Atlet wajib membela daerah asal domisili resminya, sekaligus mengakhiri praktik “perburuan atlet” yang kerap diiringi iming-iming bonus besar.
Meski begitu, mutasi atlet masih dimungkinkan—namun dengan syarat sangat ketat. Perpindahan hanya boleh dilakukan satu kali dalam lima tahun, melalui proses berjenjang, serta wajib mendapat persetujuan dari pusat. Pengajuan yang tak memenuhi ketentuan dipastikan langsung ditolak.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menyelamatkan pembinaan dan regenerasi atlet daerah yang selama ini terancam oleh praktik instan.
“Kalau dibiarkan, pembinaan daerah bisa mati. Atlet harus tumbuh dari sistemnya sendiri, bukan dipindahkan demi medali,” jelas Satriawan.
Tak berhenti di situ, NPCI juga mulai memperkuat sistem pengawasan melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) digital berbasis barcode. Sistem ini akan memuat data lengkap atlet, mulai dari identitas, cabang olahraga, hingga klasifikasi disabilitas—sekaligus menjadi alat kontrol transparansi nasional.
Di daerah, kesiapan langsung ditunjukkan NPCI Kalimantan Selatan. Sekretaris NPCI Kalsel, Aris Pramono, menegaskan tidak ada kompromi dalam penerapan aturan baru tersebut.
“Ke depan tidak ada lagi atlet memperkuat daerah lain tanpa KTP. Kalau tidak sesuai, tidak bisa bertanding,” ujarnya.
Ia mengakui, sebelumnya perpindahan atlet antar kabupaten/kota dalam satu provinsi masih terjadi. Namun dengan sistem baru dan integrasi data melalui KTA digital, semua celah dipastikan tertutup.
“Semua atlet akan terdata, dari asal daerah sampai klasifikasinya,” tambahnya.
Aris pun mengingatkan seluruh daerah untuk meninggalkan kebiasaan lama mengejar prestasi instan dengan “membeli” atlet dari luar.
“Jangan sampai bonus sudah keluar, tapi atletnya bukan asli daerah. Itu praktik yang harus dihentikan,” tegasnya.
Dengan aturan baru ini, NPCI menegaskan arah pembinaan olahraga disabilitas nasional: lebih adil, transparan, dan berakar pada kekuatan daerah sendiri—bukan lagi hasil “transfer dadakan” demi podium. (L212)
