BerandaBeritaTak Bertemu Presiden Jokowi, Tuntutan Mahasiswa Diantar ke Sekretariat Negara

Tak Bertemu Presiden Jokowi, Tuntutan Mahasiswa Diantar ke Sekretariat Negara

LANGKAR.ID – Jakarta – Jajaran DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tak bertemu Presiden Joko Widodo. Awalnya, mereka berencana bertemu orang nomor satu di Indonesia itu, untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa.

Karena tak bertemu Presiden Jokowi, tuntutan itu akhirnya diantar ke Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (02/09/2021). Tuntutan mahasiswa ini, diantarkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Luthfi Saifuddin dan Wakil Ketua Komisi III, Rosehan NB. Keduanya mewakili pimpinan DPRD Kalsel.

“Tugas ini, merupakan kewajiban kami menyampaikan aspirasi masyarakat. Alhamdulillah diterima staf Sekretariat Negara,” ujar Rosehan, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalsel.

Baca Juga : Mahasiswa Tuding Pemerintah Tak Serius Tangani Pandemi Covid-19

Baca Juga : Bila Tuntutan Mahasiswa Tidak Sampai ke Presiden, Supian HK Siap Mundur

Menurut Rosehan, kondisi saat ini tidak memungkinan bertemu langsung presiden. Karena kesibukan kepala negara itu dan penerapan protokol kesehatan.

Staf yang menerimakan aspirasi tersebut, berjanji akan meneruskan. “Mudah-mudahan sampai ke Presiden Jokowi dan mendapat tanggapan,” ujar Luthfi, politisi Partai Gerindra.

Sebelumnya, Senin (30/08/2021) ratusan mahasiswa Kalsel berunjukrasa ke DPRD  setempat. Mereka menyampaikan sembilan tuntutan terkait penangan pandemi Covid-19.

[nextpage title=”Sembilan Tuntutan Mahasiswa”]

Saat itu, para pendemo ditemui Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Lutfi Saifuddin. Pendemo meminta tuntutan tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi. Berikut sembilan tuntutan mahasiswa itu;

1. Menuntut pemerintah mempercepat vaksinasi gratis secara merata untuk masyarakat dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan (prokes) dalam pelaksanaannya.

2. Menuntut pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan untuk masyarakat. Seperti tes diagnosa Covis-19, pemberian suplemen kesehatan pasca vaksin.

Selain itu, memberikan jaminan rehabilitasi secara utuh. Mulai dari pemenuhan kebutuhan makan, ekonomi dan kebutuhan medis pascavaksin bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat rentan, seperti, buruh, nelayan, pedagang kaki lima dan lain-lain, dan jaminan biaya pengobatan pasien Covid-19. Termasuk pasien yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

3. Menuntut pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat selama pandemi Covid-19 melanda, sesuai amanat Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018.

4. Menuntut pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah sebagaimana amanat UU No 6 Tahun 2018.

5. Menuntut pemerintah menjamin pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan selama pandemi Covid–19.

6. Menuntut pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang progresif dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

7. Menuntut pemerintah meningkatankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, terutama dalam menunjang upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

8. Menuntut pemerintah untuk memperjelas dan menjamin pengelolaan limbah penanganan pandemi Covid-19.

9. Menuntut pemerintah meningkatkan jaminan ketersediaan alat kesehatan, farmasi, dan makanan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. (L008)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA