LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti selisih target pendapatan UPTD Konstruksi yang mencapai Rp800 juta dalam perencanaan Tahun Anggaran 2027. DPRD meminta pemerintah daerah mengevaluasi target tersebut agar sesuai dengan potensi pendapatan dan kapasitas pelayanan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), UPTD, Laboratorium Konstruksi, serta BPAM Banjarbakula, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, memimpin langsung rapat yang membahas optimalisasi pendapatan daerah melalui UPTD Konstruksi serta peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Dalam pembahasan sektor konstruksi, Achmad Maulana menilai UPTD Konstruksi memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peluang tersebut perlu didukung sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai.
Ia menjelaskan, UPTD Konstruksi telah mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan sejak 2025. Komisi III juga mendorong pengadaan peralatan untuk menunjang kapasitas pelayanan pada 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar.
“Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar,” ungkap Achmad Maulana.
Meski demikian, Achmad menemukan perbedaan antara target pendapatan yang sebelumnya didorong Komisi III dengan angka dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Komisi III sebelumnya mengharapkan UPTD Konstruksi mampu mencapai target pendapatan Rp2 miliar pada 2027. Namun, data yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hanya mencantumkan target Rp1,2 miliar.
Artinya, terdapat selisih Rp800 juta dari target yang diharapkan DPRD.
“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” tegasnya.
Achmad juga menjelaskan bahwa pengadaan peralatan yang semula mengusulkan satu set peralatan akhirnya terealisasi menjadi dua unit dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Pihaknya memprioritaskan kedua unit tersebut karena dinilai paling dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah.
DPRD Soroti Pemerataan Air Bersih di Barito Kuala
Selain persoalan pendapatan daerah, Komisi III DPRD Kalsel turut menyoroti pelayanan air bersih BPAM Banjarbakula, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat momentum haul.
Achmad Maulana mengingatkan BPAM agar tidak hanya meningkatkan pelayanan ketika kegiatan haul berlangsung. Menurutnya, penyediaan air bersih harus menjadi program berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah pelayanan.
Ia menegaskan kebutuhan air bersih tidak hanya terpusat di Banjarmasin dan Martapura. Masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola) juga membutuhkan perhatian, terutama karena sejumlah posko pelayanan tersebar dari wilayah Batola hingga Martapura.
“Peningkatan pelayanan air bersih selama momentum haul jangan hanya menjadi perhatian tahun ini, tetapi harus menjadi fokus berkelanjutan bagi BPAM. Kami mendorong agar BPAM tidak hanya berfokus pada kebutuhan air bersih selama haul, tetapi juga memperhatikan masyarakat Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih,” ujarnya.
Achmad menambahkan, pemerintah telah membangun jaringan pipa di wilayah Barito Kuala. Karena itu, BPAM perlu mempercepat langkah tindak lanjut agar infrastruktur tersebut segera berfungsi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap penanganannya dapat lebih difokuskan dan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Dinas PUPR dan seluruh unit terkait menindaklanjuti dua persoalan utama, yakni optimalisasi potensi PAD melalui UPTD Konstruksi serta pemerataan akses air bersih.
DPRD berharap penguatan sarana pelayanan konstruksi mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sementara itu, percepatan pengembangan jaringan air bersih di Barito Kuala diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan layanan. (L212)

