LANGKAR.ID, Tapin – Pemerintah bisa menyalurkan bantuan dengan cepat dan tepat jika data warganya lengkap. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan di Tapin, Sabtu (2/8/2025).
Desy menegaskan, data yang valid seperti KTP, KK, dan akta kelahiran bukan sekadar kewajiban administratif, tapi kunci utama akses terhadap layanan publik dan program bantuan pemerintah.
“Kalau masyarakat tertib administrasi, pemerintah bisa lebih cepat dan tepat memberikan bantuan. Karena semua datanya jelas, by name by address,” tegas Desy di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menyebutkan, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dokumen tersebut menjadi dasar berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Sebagai legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), Desy menyebut sosialisasi perda ini sebagai bentuk tanggung jawab moral anggota dewan dalam menjembatani regulasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Saya ingin memastikan masyarakat di Tapin benar-benar memahami hak dan kewajiban administrasi kependudukannya. Karena tertib data adalah awal dari kemajuan pelayanan publik,” tutup Desy. (L212
