BerandaAdvertorialTunggakan Pajak Kendaraan Jadi Sorotan DPRD Kalsel, Penagihan Door to Door Disiapkan

Tunggakan Pajak Kendaraan Jadi Sorotan DPRD Kalsel, Penagihan Door to Door Disiapkan

LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu strategi yang menjadi perhatian yakni penagihan tunggakan pajak secara langsung ke alamat wajib pajak atau door to door.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., memimpin rapat yang membahas progres pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sekaligus rencana kerja Tahun Anggaran 2027.

Rapat tersebut turut menghadirkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Bapenda se-Kalsel serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Dalam pertemuan itu, masing-masing UPTD memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026. Mereka juga menyampaikan sejumlah program dan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah pada tahun mendatang.

Salah satu perhatian utama Komisi II tertuju pada optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bapenda menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan perluasan akses pelayanan, tetapi juga memperkuat penagihan tunggakan pajak. Bapenda bahkan menyiapkan koordinasi dengan mitra kepolisian untuk menindaklanjuti tunggakan kendaraan bernomor polisi khusus atau VIP.

Selain itu, Bapenda akan mengoptimalkan penagihan langsung ke alamat wajib pajak. Sosialisasi mengenai kepatuhan membayar pajak juga akan melibatkan kepolisian dan Jasa Raharja.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., yang turut menghadiri rapat tersebut, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Melalui pembahasan ini, Komisi II DPRD Kalsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pendapatan daerah sekaligus mendorong penyusunan program kerja 2027 yang lebih terarah dan terukur.

DPRD berharap peningkatan penerimaan daerah berjalan seiring dengan kemudahan akses pelayanan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta kuatnya koordinasi antarinstansi.

Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (L212)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA