LANGKAR.ID, KANDANGAN – Warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, meminta setiap desa memiliki Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sendiri. Namun, keterbatasan armada menjadi kendala utama untuk mewujudkan kesiapsiagaan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan masyarakat kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Kartoyo, saat menutup rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Sungai Garuda, Kecamatan Daha Utara, Rabu (11/11/2026).
Warga menilai keberadaan BPK di setiap desa sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama setelah sejumlah wilayah di HSS terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kartoyo mengatakan, HSS menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak cukup parah akibat karhutla. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki sarana pemadam kebakaran yang memadai.
“Kita sudah menyelesaikan reses di 16 titik. Hari ini kita membahas kondisi pascakarhutla, karena Hulu Sungai Selatan termasuk daerah yang terdampak cukup parah. Selain BPK yang sudah ada, masing-masing desa juga ingin membentuk BPK sendiri, tetapi yang menjadi kendala adalah ketersediaan unit pemadamnya,” ujar Kartoyo.
Menurutnya, keinginan masyarakat membentuk BPK di tingkat desa menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap keselamatan lingkungan. Keberadaan relawan pemadam juga berperan penting dalam menangani kebakaran di kawasan permukiman maupun lahan yang sulit dijangkau.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kartoyo akan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalsel. Dia berharap dukungan pengadaan armada dapat menjadi solusi agar setiap desa memiliki kesiapan menghadapi kebakaran.
“Ini memang harus dicarikan solusi. Mungkin nanti ada dukungan unit dari provinsi, atau proposal dari BPK-BPK ini bisa dimasukkan ke BPBD maupun Kesra agar mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi,” jelasnya.
Kartoyo juga memberikan apresiasi kepada para relawan pemadam kebakaran yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, para relawan telah menunjukkan dedikasi tinggi meski harus menghadapi risiko dan kondisi pemadaman yang berat.
“Mereka sangat luar biasa saat melakukan pemadaman karhutla. Mereka menjadi garda terdepan, bahkan sampai rela berkorban,” ungkapnya.
Kartoyo menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan perjuangan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dia juga akan mengoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.
Penutupan reses di Desa Sungai Garuda sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi Kartoyo di 16 titik selama delapan hari, mulai 4 hingga 11 November 2026.
Melalui hasil reses tersebut, dia berharap kebutuhan masyarakat, khususnya penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, mendapat perhatian sehingga upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di tingkat desa semakin optimal. (L212)

